MAHEIN NIA LIAN No. 5, 12 Januari 2010
POLITIK KEAMANAN NEGARA DALAM REFORMASI KEPOLISIAN NASIONAL
(National Security Politics in the Reform of the National Police)
Januari 2010
Antonio Freitas MA
Pada pemerintahan Konstitusional Pertama, politik negara dalam hal pengelolahan keamanan negara didasarkan pada filosofi keamanan yang seolah-olah memberi kewenangan penting kepada otoritas keamanan dalam negeri dengan unsur Kepolisian sebagai first line of security and defense pada hal secara konstitusional RDTL kita menganut separation of the national power.[2] Filosofi manajemen keamanan ini seolah-olah mengesampingkan manajemen pertahanan yang diemban oleh komponen militer yaitu Falintil-FDTL. Rivalitas pengelolahan keamanan nasional yang seharusnya diembang oleh dua komponen alat keamanan negara dihadapkan pada races of national power yang dilakukan oleh unsur pimpinan negara dalam hal pemerintahan konstitusional Pertama.
buy zithromax online https://www.mydentalplace.com/wp-content/languages/en/zithromax.html no prescription
Rivalitas kewenangan keamanan negara membuat tindakan komponen alat keamanan negara pada situasi dilemma, dimana kekuatan pimpinan politik hadir dengan melakukan arah disorientasi kepada unsur kedua komponen keamanan negara sehingga menimbulkan krisis berkepanjangan yang memberikan implikasi serius terhadap upaya pembangunan keamanan nasional.
